Opini: Sekolah Online untuk Hemat BBM, Tapi Tetap Disuruh Datang Ambil MBG: Kebijakan Setengah Hati?

BROYUSRAN -- Di tengah wacana efisiensi dan penghematan BBM, kebijakan sekolah online kembali dihadirkan sebagai solusi cepat. Logikanya sederhana: jika siswa belajar dari rumah, maka mobilitas berkurang, konsumsi bahan bakar menurun, dan beban ekonomi masyarakat bisa sedikit diringankan. Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan ironi yang sulit diabaikan.

Di saat proses belajar dialihkan ke sistem daring, siswa tetap diminta datang ke sekolah hanya untuk mengambil MBG (Makanan Bergizi Gratis). Pertanyaannya sederhana: di mana letak konsistensi kebijakannya?

Jika tujuan utama sekolah online adalah mengurangi pergerakan, maka kebijakan ini justru kontradiktif. Orang tua tetap harus mengantar anak ke sekolah, tetap mengeluarkan BBM, bahkan terkadang hanya untuk aktivitas yang berlangsung beberapa menit. Ini bukan efisiensi, melainkan pemindahan beban dengan cara yang kurang bijak.

Belum lagi persoalan baru yang muncul: beban pembelian kuota internet. Sekolah online memang mengurangi biaya transportasi, tetapi di saat yang sama memindahkan biaya tersebut ke kebutuhan kuota. Bagi sebagian keluarga, terutama dengan lebih dari satu anak sekolah, pengeluaran untuk internet justru bisa lebih besar dan rutin. Artinya, alih-alih meringankan, kebijakan ini berpotensi menambah tekanan ekonomi rumah tangga.

Lebih jauh, kondisi ini menunjukkan lemahnya perencanaan yang terintegrasi. Seolah-olah setiap program berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang matang. Sekolah online berjalan, program MBG tetap dipaksakan dengan pola lama, tanpa adaptasi terhadap situasi yang ada. Hasilnya adalah kebingungan di masyarakat dan beban tambahan yang tidak perlu.

Di sisi lain, kita tentu mendukung program pemenuhan gizi bagi siswa. Itu penting, bahkan sangat penting. Namun, cara implementasinya juga harus mempertimbangkan konteks. Jika memang ingin serius membantu masyarakat, distribusi MBG seharusnya bisa dilakukan dengan pendekatan yang lebih fleksibel, misalnya melalui titik distribusi terdekat, kerja sama dengan RT/RW, atau bahkan pengantaran bagi wilayah tertentu.

Kebijakan publik tidak cukup hanya baik di atas kertas. Ia harus logis, konsisten, dan berpihak pada kenyataan yang dihadapi masyarakat. Ketika tujuan penghematan BBM justru melahirkan beban baru, baik dari sisi transportasi maupun kuota internet, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya pelaksanaannya, tetapi juga cara berpikir di balik kebijakan tersebut.

Masyarakat tidak butuh kebijakan yang sekadar terlihat solutif. Masyarakat butuh kebijakan yang benar-benar menyelesaikan masalah, bukan menambah daftar ironi baru dalam kehidupan sehari-hari.